TIMES KALSEL, SURABAYA – ISNU Jatim (Ikatan Sarjana NU Jatim) menolak people power yang disampaikan oleh Amin Rais. Penolakan itu ditegaskan ketua ISNU Jatim Prof Mas'ud Said di Surabaya, Kamis sore tadi (25/4/2019).

Menurutnya, pemilu adalah satu-satunya jalan konstitusional untuk pergantian pemimpin sebagaimana dasar UUD 1945. Bahkan, people power akan merusak tatanan kenegaraan.

"People power menurut saya akan merusak tatanan kenegaraan. 180 juta pemilih, 800 ribu TPS yang menjadi the biggest election in the world in one day itu kalau media asing mengatakan pemilu terbesar di dunia dalam satu hari yang sukses dilaksanakan menjadikan Indonesia kuat. Indonesia menatap masa depannya dengan konstitusi," kata Mas'ud pada TIMES Indonesia.

"People power itu justru akan mengundang people power yang lain. Kalau Amin Rais maju, maka akan mengundang sepuluh people power yang lain yang boleh jadi 10 kali lipat kekuatannya Amin Rais. Inilah awal dari perpecahan itu," tegas direktur PPs Unisma ini. 

Menurut Mas'ud, proses dan berjalannya demokrasi di Jawa Timur akan tetap menjadi indikator politik dan sosial di Indonesia.

"Oleh karena itu masyarakat pemilih di Jawa Timur harus menjadi contoh untuk memberikan kepercayaan pada KPU. Mulai dari TPS sampai ke KPU pusat. Mulai dari pengamanan TNI Polri sampai pada tokoh-tokoh masyarakat," ujarnya.

ISNU Jatim, sambung dia, sangat berkepentingan untuk menjaga itu semua. "ISNU menolak people power. Karena people power tanpa alasan konstitusional, perlu dilawan oleh TNI Polri," tagas Prof Mas'ud Said. (*)