TIMES KALSEL, JAKARTA – Pemerintah Spanyol menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang dinilai semakin mengenaskan. Spanyol kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian permanen di Gaza serta penghentian kekerasan di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Jumat. Dalam pembicaraan itu, Albares menegaskan dukungan penuh Madrid terhadap upaya perdamaian yang berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

“Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat diterima,” kata Albares dalam pernyataannya.

Albares juga menyampaikan bahwa Spanyol akan terus bekerja sama dengan Otoritas Palestina guna menjaga keberlanjutan keuangan serta mendukung agenda reformasi yang tengah dijalankan pemerintahan Palestina.

Selain itu, ia menyerukan kepada Israel agar segera mentransfer pendapatan pajak Palestina yang selama ini ditahan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Palestina, Israel telah menahan hampir 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp33,4 triliun pendapatan pajak Palestina sejak 2019. Penahanan dana tersebut disebut sebagai pelanggaran terhadap berbagai perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

Dalam pernyataannya, Albares juga menekankan bahwa ekspansi permukiman ilegal Israel harus segera dihentikan. Ia menyoroti bahwa tahun 2025 ditutup sebagai periode dengan tingkat ekspansi permukiman tertinggi di Tepi Barat yang diduduki, setelah koalisi sayap kanan Israel menyetujui pembangunan permukiman dan proyek perumahan baru dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pekan ini, Israel kembali menyetujui pembangunan 126 unit rumah bagi pemukim di pos permukiman Sa-Nur di wilayah utara Tepi Barat. Permukiman tersebut sebelumnya dibongkar pada 2005 saat Israel melakukan penarikan sepihak dari Jalur Gaza.

Terkait kondisi kemanusiaan, Albares menilai pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah tidak dapat dibenarkan karena justru memperburuk situasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), harus dapat beroperasi secara bebas baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Spanyol, lanjut Albares, juga berkomitmen untuk terlibat dalam proses rekonstruksi pascakonflik agar masyarakat Jalur Gaza dapat memiliki masa depan yang layak di tanah mereka sendiri.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kehancuran luas di wilayah tersebut. Gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025, meskipun laporan pelanggaran masih terus bermunculan.(*)